Malang,Metro Pos News- Adanya situasi alam dan buruknya cuaca di
awal tahun ini membuat Bupati Malang Rendra Krisna semakin gerah dengan pihak
perhutani, pasalnya banyak bencana dan kerusakan
tebing maupun luapan air sungai yang mengakibatkan rusaknya jalan dan
plengsengan/penahan tebing yang ambrol akibat banyaknya lahan hutan yang gundul
serta tidak berjalannya program penghijauan yang dilakukan Perhutani ,maka hal
ini berimbas pada rusaknya lingkungan perkampungan sekitar Hutan.
Kalau sudah seperti ini yang terjadi saling lempar
tanggung jawab dan lebih buruk lagi saling menyalahkan antara Pemkab Malang
dengan Perhutani, Bagi Pemkab Malang Perhutani itu tidak di perlukan di daerah
Malang, Karena di Pemkab Malang sudah ada Dinas Kehutanan.
Karena bagi Pemkab Malang selama ini yang menangani
dan menanggulangi kalau ada bencana banjir ataupun longsor adalah Pemkam
Malang, Kemana Personil Perhutani dan mana tanggung jawabnya selama ini kalau
saat terjadi bencana? Ungkap Bung Rendra.
Apalagi beberapa bulan kemarin ini di sinyalir
banyaknya kebocoran kayu pada saat penebangan Hutan,dikarenakan lemahnya
pengawasan pada saat penebangan itu sendiri.
Di tempat lain saat wartawan mengkonfirmasi terkait
hal ini, dari pihak perhutani tidak mau menanggapi dan seolah membenarkan kalau
hubungan Perhutani dan Pemkab Malang selama ini tidak bisa harmonis.sebab bagi
Perhutani sistem dan cara kerjanya sudah di atur dan dikendalikan dari pusat,
sedangkan Perhutani yang ada di Daerah-daerah bersifat sebagai pelaksana saja,
Apalagi Perhutani juga bernaung pada BUMN yang aturan serta payung Hukumnya
sudah jelas dan di atur oleh Undang-undang, Maka bagi Perhutani tidak ada yang
paling berwenang mengelola Hutan selain Perhutani, ungkap salah satu personil
Perhutani Malang yang tidak mau namanya di tulis.
Masih terkait hal ini, banyak komentar baik dari
tokoh masyarakat ataupun LSM yang menyoroti pihak Perhutani yang ada di
daerah-daerah seperti yang ada di wilayah Kabupaten Malang untuk perlu adanya
Audit pada Perhutani terkait pengelolaan hasil hutan yang selama ini diduga
banyak penyimpangan hasil hutan serta efektifitas dari kinerja personil
Perhutani itu sendiri, sebab kalau hal ini dibiarkan tanpa pengawasan dan
kontrol dari pihak independen, maka dikawatirkan akan memberi banyak celah pada
oknum untuk berbuat curang yang mengakibatkan kerugian Negara,ungkap Pj
Kordinator LSM Malang pada wartawan, (her)
0 komentar:
Posting Komentar